KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BETOYOGUCI NOMOR : 1 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BETOYOGUCI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BETOYOGUCI

KECAMATAN MANYAR

KABUPATEN GRESIK

 

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BETOYOGUCI

NOMOR : 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BETOYOGUCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BETOYOGUCI,

      Menimbang    :   Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 3 tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Betoyoguci tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

                  

Mengingat :     1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  125, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya  dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

2.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

3.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun  2006 tentang Pemerintahan Desa;

4.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Desa;

5.  Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

6.  Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

7.  Keputusan Bupati GRESIK No. 144/67/HK/437.12/2013 tanggal 15 Januari 2013 Tentang Pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) BETOYOGUCI Kecamatan MANYAR, Kabupaten GRESIK, masa bakti Tahun 2013 – 2019

Memperhatikan  :   Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) BETOYOGUCI pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan        :   KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BETOYOGUCI TENTANG PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BETOYOGUCI KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan  ini yang dimaksud dengan :

1.   Daerah adalah Kabupaten Gresik;

2.   Bupati adalah Bupati  Gresik;

3.   Camat adalah Camat Manyar Kabupaten Gresik;

4.   Desa adalah Desa Betoyoguci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;

5.   Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6.  Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

7.  Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8.     Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.

9.     Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 2

Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk BPD.

Pasal 3

(1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat.

(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari ketua RW, golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda, keterwakilan perempuan  dan pemuka masyarakat lainnya.

(3) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk, dengan ketentuan :

a. jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa diwakili 5 orang anggota;

b. jumlah penduduk 2001 jiwa sampai dengan 2500 jiwa diwakili 7 orang anggota;

c. jumlah penduduk 2501 jiwa sampai dengan 3000 jiwa diwakili 9 orang anggota;

d. jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa diwakili 11 orang anggota.

BAB III

PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD

Pasal 4

(1) Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan dalam musyawarah tingkat RT/ RW / Dusun / gabungan RT/RW/Dusun.

(2)  Persyaratan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.    Warga negara Republik Indonesia;

b.   Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c.    Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;

d.   Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;

e.    Sehat jasmani dan rohani;

f.     Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 54 (lima puluh empat) tahun ;

g.    Belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama dua kali masa jabatan;

h.   Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir terhitung pada saat musyawarah RT/ RW dalam Dusun, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga yang masih berlaku;

i.     Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

j.     Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

k.   Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;

l.     Bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD.

BAB IV

MEKANISME MUSYAWARAH DAN MUFAKAT

PENETAPAN ANGGOTA

Pasal 5

(1)   Kepala Desa karena kedudukannya bertindak sebagai penanggungjawab pelaksanaan musyawarah pembentukan BPD ;

(2)   Dalam pembentukan BPD, Kepala Desa mempunyai tugas  :

       a.    membentuk panitia musyawarah tingkat desa ;

       b.    mengarahkan panitia musyawarah pembentukan BPD

       c.     menetapkan hasil musyawarah pembentukan BPD dan ngusulkan pengesahannya kepada Bupati.

(3)   Penetapan musyawarah mufakat yang dilakukan dalam tingkat RT/ RW dalam satu Dusun, menjadi calon anggota BPD di Dusun tersebut ;

(4)   Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan dalam musyawarah tingkat Desa ;

(5)   Hasil dalam musyawarah tingkat desa sesuai dengan persyaratan keanggotaan BPD  diusulkan menjadi anggota BPD kepada Bupati.

                         

                           BAB  V

PENGESAHAN PENETAPAN ANGGOTA

Pasal 6

(1)  Berita Acara hasil musyawarah panitia wajib disampaikan kepada Kepala Desa dan Bupati melalui Camat ;

(2)  Berdasarkan berita acara pelaksanaan musyawarah panitia tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  Kepala Desa menetapkan calon anggota BPD dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak berita acara hasil musyawarah ditetapkan ;

 (3) Keputusan Kepala Desa tentang penetapan calon anggota BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Desa tidak menetapkan dan menyampaikan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Anggota BPD, Bupati dapat menetapkan Pengesahan Anggota BPD berdasarkan Berita Acara pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1)

 ( Keputusan Bupati tentang pengesahan anggota BPD ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI

FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 7

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 8

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 9

BPD mempunyai wewenang:

a.    membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;

b.   melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;

c.    mengusulkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;

d.   membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

e.    menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan

f.     menyusun tata tertib BPD.

BAB VII

HAK,KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 10

BPD mempunyai hak :

a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;

b. menyatakan pendapat.

Pasal 11

(1) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan kewenangan, kedudukan, fungsi, tugas, hak dan kewajiban BPD baik secara kelembagaan maupun anggota diatur dalam Tata Tertib BPD.

(2) Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Anggota BPD mempunyai hak :

a.    mengajukan rancangan peraturan desa;

b.   mengajukan pertanyaan;

c.    menyampaikan usul dan pendapat;

d.   memilih dan dipilih; dan

e.    memperoleh tunjangan.

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :

a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;

b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

e.   memproses pemilihan kepala desa;

f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;

g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan

h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 13

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

a.  merangkap jabatan sebagai Kepada Desa dan/atau Perangkat Desa ;

b. sebagai pelaksana proyek desa;

c.  merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

e. menyalahgunakan wewenang;

f.   melanggar sumpah/janji jabatan;

g.  melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma agama dan berkembang dalam kehidupan masyarakat;

h.  melakukan kegiatan atau melalaikan kewajibannya yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintahan daerah dan desa.

BAB  VIII

PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Masa Keanggotaan

Pasal 14

(1) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun sejak tanggal peresmian dan dapat diusulkan kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

(2) Pengusulan kembali anggota BPD untuk masa jabatan berikutnya dilakukan sesuai dengan tata cara pelaksanaan musyawarah pembentukan anggota BPD berdasarkan Peraturan desa.

Bagian Kedua

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 15

(1) Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena:

a.    Meninggal dunia;

b.   Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

c.    Masa jabatannya telah berakhir dan telah dilantik anggota BPD yang baru

d.   Dinyatakan melanggar sumpah/janji;

e.    Tidak menghadiri rapat BPD selama 4 (empat) kali berturut-turut selama masa persidangan tahunan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

f.     Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;

g.    Melanggar larangan bagi anggota BPD;

h.   Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota BPD.

(2) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan BPD.

(3) Untuk fungsi Pembinaan dan Pengawasan, serta guna menjamin kelancaran pelaksanaan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan umum, Kepala Daerah dapat memberhentikan anggota BPD yang melanggar sumpah dan  janji serta melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang diusulkan oleh lebih dari 1/3 (Sepertiga) jumlah anggota BPD ;

(4)  Pengesahan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan BPD dan hasil kajian Camat diterima.

BAB IX

PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN

Pasal 16

(1)  Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir keanggotaannya digantikan oleh anggota BPD antar waktu.

(2) Masa jabatan anggota BPD antar waktu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.

(3) Penggantian antar waktu anggota BPD diambilkan dari lanjutan daftar urut berikutnya pada wilayah musyawarah asal anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.

(4) Apabila ada anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sedangkan tidak ada calon pengganti anggota BPD antar waktu dalam satu wilayah sampai batas waktu yang telah ditetapkan maka keanggotaannya dapat diisi calon anggota BPD dari Wilayah lain.

BAB X

TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH /JANJI

Pasal  17

(1)  Peresmian anggota BPD oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan anggota BPD terpilih hasil musyawarah.

(2)  Peresmian anggota BPD yang tidak dapat dilaksanakan hingga akhir jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dapat ditunda paling lama 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya jangka waktu dimaksud atas persetujuan Bupati.

(3) Selama masa penundaan berlangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota BPD sebelumnya tetap melaksanakan tugas.

(4) Serah terima jabatan anggota BPD dilakukan dihadapan masyarakat dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan disaksikan oleh camat.

Pasal 18

(1)  Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji.

(2)  Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan pada saat peresmian dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3)  Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :

”Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur- jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB XI

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BPD

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 19

(1) Susunan organisasi BPD terdiri dari :

a. pimpinan; dan

b. anggota.

(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. satu orang ketua

b. satu orang wakil ketua; dan

c. satu orang sekretaris.

(3) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara musyawarah dalam rapat pemilihan pimpinan BPD.

(4) Pimpinan BPD mempunyai tugas :

a.    menjaga dan memelihara tata tertib untuk bermusyawarah dalam BPD;

b.   menyusun rencana kerja dan pembagian kerja para anggota BPD;

c.    memimpin rapat-rapat BPD ;

d.   menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;

e.    memberitahukan hasil musyawarah kepada Kepala Desa;

f.     melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 20

(1) Rapat pemilihan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dipimpin oleh pimpinan sementara BPD yang terdiri dari anggota tertua sebagai ketua sementara dan anggota termuda sebagai wakil ketua sementara.

 (2) Pimpinan sementara BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a.    memimpin rapat penyusunan Tata Tertib Pemilihan   Pimpinan BPD; dan

b.   memimpin rapat pemilihan Pimpinan BPD.

 (3) Pimpinan Sementara BPD berakhir masa jabatannya setelah terpilihnya Pimpinan BPD yang definitif.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 21

(1)  Dalam melaksanakan kewenangan, fungsi, kedudukan, hak, dan kewajibannya BPD wajib menerapkan prinsip koordinasi dan konsultasi antar anggota BPD, Pemerintah Desa maupun antara Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Camat, dan Pemerintah Kabupaten;

(2)  BPD wajib menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat.

(3)  Penyampaian hasil kerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

(4)  Penyampaian hasil kerja BPD dapat melalui forum pertemuan atau media cetak.

BAB XI

PENGATURAN TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu

Rapat BPD

Pasal 22

(1) BPD mengadakan rapat secara berkala paling sedikit  4 (empat) kali dalam setahun.

(2) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.

(3) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit  1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota BPD.

(4) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit  2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD

Pasal 23

(1) Rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan Tata Tertib BPD.

 (2) Rapat BPD bersifat tertutup dapat dilaksanakan, kecuali untuk rapat yang membahas dan memutuskan hal mengenai:

a.    pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa;

b.   usulan pengesahan Kepala Desa terpilih;

c.    pemilihan Pimpinan BPD;

d.   penetapan APBDesa;

e.    persetujuan utang-piutang Desa, pinjaman Desa, kerja sama Desa, pembebanan anggaran Desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa ;

f.     persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;

g.    persetujuan kebijakan tata ruang; dan

h.   hal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Pengambilan Keputusan dan Hasil Rapat

Pasal 24

(1)  Pengambilan keputusan dalam rapat BPD dilakukan melalui musyawarah mufakat.

 (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak dari jumlah peserta yang hadir.

(3) Keputusan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

Pasal 25

(1)  Setiap hasil rapat BPD dituangkan dalam notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD.

(2) Hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat serta daftar hadir rapat.

(3)  Terkait dengan ketertiban administrasi yang menyangkut dokumentasi, pembukuan, transparasi dan akuntabel.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

(1)   Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan musyawarah pembentukan BPD dibebankan pada APBDes.

(2)   Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana penunjang pembentukan BPD dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)   Biaya penyelenggaraan musyawarah pembentukan BPD dipergunakan untuk :

a. administrasi;

b. operasional musyawarah;

c. honorarium panitia dan petugas;

d. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan; dan

e. pengeluaran lain sesuai kebutuhan.

Pasal 27

(1)  Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

(2)  Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 28

(1)  Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola Sekretaris BPD.

(2)  Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya setiap tahun ditetapkan dalam APBDesa.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  29

(1)  Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib ini menjadi pedoman kerja BPD.

(2)  Untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Tata Tertib BPD ini semua anggota wajib mendukung kinerja dan program BPD yang bersifat positif.

(3)  Peraturan Tata Tertib BPD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di      : BETOYOGUCI

Pada Tanggal      : 25 Januari 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA BETOYOGUCI

Ketua,

TAUFIQUR ROHMAN, S.Pd